Menguji Program Pendidikan Gratis

Kamis, Oktober 01, 2026

FOTO: Ilustrasi/AI

Oleh: Mangappu Pasaribu

GAGASAN pendidikan gratis, berangkat dari persoalan nyata: biaya pendidikan masih membebani banyak keluarga. Namun, ketika mahasiswa tidak lagi membayar, bukan berarti biayanya hilang—negara yang harus menanggungnya.

Pertanyaannya lebih besar tidak sekadar mampu atau tidaknya pemerintah membebaskan biaya kuliah: berapa kebutuhan anggarannya, biaya apa saja yang ditanggung, siapa yang berhak menerima, dan apakah pembiayaannya dapat dipertahankan tanpa mengorbankan mutu pendidikan atau kebutuhan publik lain?

Anggaran besar, kebutuhan juga besar

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, mencakup gaji dan tunjangan pendidik, beasiswa, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, hingga Makan Bergizi Gratis. Dengan cakupan seluas itu, anggaran pendidikan tidak bisa dipandang sebagai satu pos yang seluruhnya tersedia untuk membiayai program baru.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah menghitung kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis di seluruh PTN, seperti disampaikan resmi pada 22 September 2026. Namun, penghitungan kebutuhan belum berarti anggarannya tersedia—pemerintah masih mematangkan cakupan penerima dan skema pelaksanaan, termasuk kemungkinan penerapan bertahap.

Publik juga perlu tahu apa yang masuk dalam perhitungan itu: apakah hanya biaya kuliah, atau juga komponen lain yang selama ini dibayar mahasiswa, dan berapa bagian yang sudah ditanggung program bantuan berjalan. Tanpa rincian itu, besarnya kebutuhan anggaran belum bisa dibandingkan secara tepat dengan alokasi yang sudah berjalan.

Ruang fiskal tidak tak terbatas

Laporan pelaksanaan APBN semester I 2026 tercatat defisit sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)—posisi outlook, bukan realisasi akhir tahun anggaran.

Defisit tidak otomatis berarti pemerintah tak mampu membiayai program baru, tetapi setiap tambahan belanja punya konsekuensi: pemerintah harus menentukan sumber dananya, menghitung dampaknya terhadap prioritas lain, dan memastikan komitmen itu terpenuhi pada tahun-tahun berikutnya.

Tantangannya lebih besar karena pendidikan tinggi gratis bukan pengeluaran satu kali. Kebutuhannya muncul kembali setiap tahun, mengikuti jumlah mahasiswa, biaya operasional kampus, dan kebutuhan menjaga mutu. Karena itu, penerimaan yang belum pasti atau bersifat sekali—seperti hasil pemulihan aset—tidak sebaiknya menjadi tumpuan utama untuk membiayai program permanen; belanja yang berulang membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bisa diprediksi.

Pendidikan tinggi bukan hanya PTN

Kebijakan ini berlangsung di tengah ekosistem yang tidak hanya berisi PTN. Perguruan tinggi swasta (PTS) menampung jutaan mahasiswa dan menjadi bagian penting penyediaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Jika biaya kuliah di PTN dibebaskan sementara mahasiswa PTS tetap membayar, perbedaan biaya itu dapat memengaruhi pilihan calon mahasiswa—meski besar-kecilnya pengaruh bergantung pada kondisi masing-masing kampus. Perpindahan mahasiswa dari PTS ke PTN atau tekanan keuangan pada PTS sebaiknya dipandang sebagai risiko yang perlu dikaji, bukan kepastian.

Pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan pada kedua jenis perguruan tinggi ini—bukan menyamakan seluruh skema pembiayaan, melainkan memastikan perluasan akses di PTN tidak mengabaikan peran PTS, termasuk di wilayah yang pilihan PTN-nya terbatas.

Gratis harus tetap bermutu

Bagi mahasiswa, pendidikan gratis baru terasa manfaatnya jika biaya kuliah berkurang tanpa membuat layanan kampus menurun. Perguruan tinggi tetap harus membayar dosen dan tenaga kependidikan, biaya operasional, serta kegiatan akademik.

Jika dana yang diterima kampus tidak sebanding dengan biaya penyelenggaraan, pembebasan biaya kuliah justru dapat menambah tekanan pada operasional perguruan tinggi. Kebutuhan tiap program studi juga berbeda: program yang memerlukan laboratorium atau praktik lapangan punya struktur biaya yang tidak sama dengan program yang lebih sederhana. Standar pembiayaan perlu memperhitungkan perbedaan ini, disertai mekanisme penyaluran dan evaluasi yang jelas.

Bertahap dan tepat sasaran

Kemdiktisaintek telah menyampaikan bahwa pendidikan tinggi gratis dapat dilaksanakan menyeluruh atau bertahap, sesuai cakupan penerima dan kemampuan fiskal. Pilihan bertahap memberi ruang untuk menguji skema pembiayaan sebelum kebijakan diperluas—menilai apakah bantuan benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan, apakah dana yang disalurkan mencukupi kebutuhan kampus, dan apakah mutu pembelajaran tetap terjaga.

Sasaran penerima harus dirumuskan secara jelas. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa menjadi prioritas, tetapi kriteria dan mekanisme verifikasinya perlu diselaraskan dengan program bantuan yang sudah berjalan agar tidak tumpang tindih.

Arti “gratis” itu sendiri juga perlu dijelaskan: pembebasan biaya kuliah tidak otomatis menanggung biaya hidup, tempat tinggal, transportasi, atau perangkat belajar—pengeluaran yang bagi sebagian mahasiswa tetap jadi hambatan. Batas manfaat program karena itu harus disampaikan secara terbuka.

Menghitung biaya hari ini dan esok

Pendidikan gratis perlu dinilai dari biaya yang harus ditanggung negara dalam jangka panjang, bukan hanya dari anggaran. Perubahan jumlah mahasiswa, kenaikan biaya operasional, dan menjaga kualitas pendidikan akan memengaruhi kebutuhan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah perlu membuka rincian biaya yang ditanggung, estimasi kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, dan mekanisme evaluasinya, agar publik dapat menilai manfaat.

Meringankan beban keluarga adalah tujuan penting. Namun, keberhasilan pendidikan gratis pada akhirnya bergantung pada apakah negara mampu memenuhi komitmen itu secara konsisten, tanpa mengorbankan mutu pendidikan atau kebutuhan publik lain. Pendidikan yang terjangkau harus dibangun di atas pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan—bukan sekadar janji yang mudah diucapkan, tetapi sulit dipenuhi dari tahun ke tahun. 

* Penulis adalah Kepala Seksi PPA II, Kanwil DJPb Prov. Sumut

» Thanks for reading: Menguji Program Pendidikan Gratis

EKONOMI

BISNIS

POLITIK

HUKUM

DAERAH